Kubu Raya, Kalimantan Barat — Aliran dana global melalui skema *Green Climate Fund (GCF)* ke Kalimantan Barat yang disebut mencapai sekitar Rp1 triliun semestinya membawa harapan bagi masyarakat pesisir dan kawasan hutan. Namun di Batu Ampar, realitas justru menunjukkan sebaliknya: masyarakat menghadapi tekanan ekonomi yang kian berat.

Selama lebih dari enam bulan, aktivitas produksi arang—yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama warga—terhenti. Kebijakan pelarangan pemanfaatan mangrove demi menjaga ekosistem dan mendukung program *blue carbon* berdampak langsung pada hilangnya mata pencaharian masyarakat.

Hingga kini, belum terlihat solusi ekonomi yang mampu menggantikan penghasilan tersebut.

> “Dulu kami bekerja, sekarang dilarang. Sementara kebutuhan hidup tidak bisa berhenti,” ujar seorang warga pesisir.

---

Di Antara Kepatuhan dan Kebutuhan Hidup

Kondisi ini menempatkan masyarakat pada situasi yang tidak mudah.
Di satu sisi, mereka memahami pentingnya menjaga kelestarian mangrove.
Namun di sisi lain, kebutuhan hidup sehari-hari tidak bisa ditunda.

Tanpa alternatif yang jelas, masyarakat berada dalam tekanan antara menaati kebijakan atau mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga.

---

Dana Besar, Pertanyaan Besar

Masuknya dana GCF justru memunculkan tuntutan akan transparansi. Dana yang digadang-gadang tidak hanya untuk menjaga lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga kini belum dirasakan secara nyata oleh warga di tingkat bawah.

Sejumlah pertanyaan pun mengemuka:

* ke mana aliran dana tersebut disalurkan,
* program apa yang benar-benar berjalan,
* serta siapa yang menerima manfaat langsung.

Minimnya keterbukaan memunculkan persepsi bahwa program lebih banyak terlihat pada tataran administratif dan seremonial, ketimbang berdampak langsung pada masyarakat.

---

Antara Program dan Realitas Lapangan

Sejumlah pihak telah hadir di wilayah ini. Perusahaan seperti PT Ekosistem Khatulistiwa Lestari mengelola kawasan mangrove dalam skema restorasi, sementara organisasi seperti SAMPAN Kalbar menjalankan program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan.

Namun demikian, kehadiran berbagai program tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar: keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Jika program berjalan optimal, seharusnya tersedia alternatif pekerjaan yang layak. Jika pengawasan efektif, praktik-praktik yang merusak lingkungan dapat diminimalisir. Namun yang dirasakan warga justru kehilangan penghasilan tanpa kepastian solusi.

---

Potensi Ada, Akses Terbatas

Batu Ampar memiliki potensi ekonomi berkelanjutan yang cukup besar, mulai dari sektor perikanan, budidaya kepiting, madu mangrove, hingga ekowisata berbasis masyarakat.

Sayangnya, potensi tersebut belum berkembang secara maksimal menjadi sumber penghidupan utama bagi mayoritas warga.

---

Menjaga Lingkungan Tanpa Mengorbankan Rakyat

Masyarakat Batu Ampar pada dasarnya adalah komunitas pesisir yang bergantung pada laut. Namun tekanan ekonomi dan arah kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak membuat mereka kehilangan pijakan.

Penghentian aktivitas arang tanpa diiringi solusi nyata justru memperbesar kerentanan sosial.

Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, antara lain:

* penguatan sektor perikanan,
* penyediaan alat tangkap yang memadai,
* akses pasar yang lebih terbuka,
* serta distribusi manfaat dana lingkungan yang adil dan transparan.

Di tengah arus dana global yang terus mengalir, masyarakat tidak ingin hanya menjadi penonton. Mereka berhak mengetahui, terlibat, dan merasakan manfaat secara langsung.
Batu Ampar hari ini mencerminkan persoalan yang lebih luas: ketika kepentingan global bertemu dengan realitas lokal, siapa yang benar-benar diutamakan?
Dana mengalir tanpa hambatan.
Kebijakan berjalan tegas.
Namun masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya.Jika hutan dijaga tetapi rakyat terabaikan, maka yang terjadi bukan keberhasilan—melainkan ketimpangan.Kini, publik menunggu: apakah kebijakan dan dana yang besar itu benar-benar menghadirkan keadilan, atau sekadar berhenti pada wacana

Editor: Ananda Nikola